Pretest Kendali dan Audit SI

Soal :

Pengendalian internal telah mengalami perubahan dari konsep 'ketersediaan pengendalian' ke konsep 'proses pencapaian tujuan'.

Apakah maksud dari konsep 'Proses Pencapaian Tujuan' tersebut?

Jawaban :

Tujuan pengendalian TI didefinisikan sebagai suatu pernyataan hasil yang diinginkan atau

maksud yang dicapai oleh prosedur pengendalian implementasi dalam kegiatan TI khusus.

Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan dari pengendalian internal adalah

1. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data yang akan menghasilkan laporan-laporan yang

dapat diandalkan.

2. Efektivitas dan efisiensi dalam operasi, yaitu efektif dalam mencapai tujuan organisasi

secara keseluruhan dan efisien dalam pemakaian sumberdaya yang tersedia.

3. Membantu agar tidak terjadi penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang

berlaku

4. Mengamankan harta milik organisasi atau perusahaan termasuk data yang tersedia

Dua Pendekatan Pengendalian Intern :

1. Pendekatan Statis

2. Pendekatan Dinamis

Pendekatan Statis

1. Berdasarkan pertimbangan pada pembagian wewenang di dalam pengelolaan perusahaan atau entitas pada masa lalu yang bersifat sentralisasi.

2. Metoda sentralisasi artinya jika kita telusuri bahwa intelektualitas berada pada pucuk pimpinan perusahaan. Semakin rendah posisi seseorang, maka semakin sedikit pengetahuannya tentang pencapaian tujuan perusahaan, artinya hanya sekedar menjalankan perintah atasanya.

3. Artinya bahwa pendekatan statis akan berorientasi pada sistem yang dapat dengan mudah

ditelusuri keberadaannya.

Pendekatan Dinamis

1.    Pengendalian intern sebagai sebuah proses

2.   Konsep ini terkait dengan perkembangan metoda pengelolaan sumber daya manusia pada organisasi yang bersangkutan.

3. Perubahan metoda pengelolaan tersebut adalah perubahan ke metoda pengelolaan manajemen melalui tujuan (management by objective).

4.   manajemen melalui kekuasaan (management by drive).

5.   Hal tersebut di dorong oleh :

• Peningkatan kualitas SDM, sehingga intensitas pengendalian intern dapat dikurangi

• Spesialisasi dapat meningkatkan kinerja seseorang

• Kepuasan kerja dapat meningkatkan produktivitas.

• Persaingan yang semakin ketat, membutuhkan pengambilan

• keputusan yang cepat.

Berdasarkan perkembangan di bidang manajemen SDM tersebut, konsep pengendalian intern juga mengalami perubahan dari konsep ketersediaan pengendalian inetern beralih ke konsep proses pencapaian tujuan.

Dengan konsep baru tersebut disadari bahwa intelektualitas tidak lago terletak pada pucuk pimpinan, tetapi terletak dilapisan bawah. Mereka yang dekat dengan konsumenlah yang paling mengerti dengan kebutuhan pasar. Pengorganisasian yang paling tepat untuk kondisi seperti ini adalah seperti pengorganisasian orkes simponi.

Organisasi ini sepenuhnya akan digerakan oleh dinamika para pekerja (ujung tombak) sesuai spesialisai masing-masing. Untuk menjaga kekompakan agar terjadi irama yang serasi dibutuhkan seorang manajer yang berfungsi sebagai konduktor. Manajer tersebut tidak lagi harus memiliki pengetahuan teknis seperti yang dimiliki pemain orkesnya, tetapi yang diperlukan hanya seorang yang mampu mengatur tempo dan menguasai tingkatan nada.

Postest Kendali dan Audit SI

Soal :

Pengendalian TI didefinisikan sebagai suatu pernyataan hasil yang diinginkan atau maksud yang dicapai oleh prosedur pengendalian implementasi dalam kegiatan TI khusus.

Terdapat 15 area pengendalian, sebut dan jelaskan.

Jawaban :

Area Pengendalian ada 15 yaitu :

1. Integritas Sistem

2. Manajemen Sumber Daya (Perencanaan Kapasitas)

3. Pengendalian Perubahan S/W Aplikasi dan S/W sistem

4. Backup dan Recovery

5. Contigency Planning

6. System S/W Support

7. Dokumentasi

8. Pelatihan atau Training

9. Administrasi

10. Pengendalian Lingkungan dan Keamanan Fisik

11. Operasi

12. Telekomunikasi

13. Program Libraries

14. Application Support (SDLC)

15. Pengendalian Mikrokomputer

Penjelasan :

1. Integritas Sistem

a. Ketersediaan dan kesinambungan sistem komputer untuk user

b. Kelengkapan, Keakuratan, Otorisasi, serta proses yg auditable

c. Persetujuan dari user atas kinerja sistem yang di inginkan

d. Preventive maintenance agreements untuk seluruh perlengkapan

e. Kesesuaian kinerja antara S/W dan jaringan dengan yang diharapkan

f. Serta adanya program yang disusun untuk operasi secara menyeluruh

2. Manajemen Sumber Daya

a. Faktor-faktor yang melengkapi integritas sistem

b. Yaitu meyakini kelangsungan (ongoing) H/W, S/W, SO, S/W aplikasi, dan komunikasi

jaringan komputer, telah di pantau dan dikelola pada kinerja yang maksimal namun

tetap dengan biaya yang wajar.

c. Hal-hal tersebut di dokumentasikan secara formal, demi proses yang

berkesinambungan

3. Pengendalian Perubahan S/W Aplikasi dan S/W sistem

a. Menentukan adanya keterlibatan dan persetujuan user dalam hal adanya perubahan

terhadap s/w aplikasi dan s/w sistem

b. Setiap pengembangan dan perbaikan aplikasi harus melalui proses formal dan di

dokumentasikan serta telah melalui tahapan-tahapan pengembangan sistem yang

dibakukan dan disetujui.

4. Backup dan Recovery

a. Demi kelangsungan usaha, harus tersedia data processing disaster recovery planning

(rencana pemulihan data dan pusat sistem informasi apabila terjadi kehancuran),

b. Baik berupa backup dan pemulihan normal, maupun rencana contingency untuk

kerusakan pusat SI (lokasi gedung, peralatanya, SDM-nya maupun manualnya).

5. Contigency Planning

a. Perencanaan yang komprehenshif di dalam mengantisipasi terjadinya ancaman

b. terhadap fasilitas pemrosesan SI

c. Dimana sebagian besar komponen utama dari disaster recovery plan telah

dirumuskan dengan jelas, telah di koordinasikan dan disetujui, seperti critical

application systems, identifikasi peralatan dan fasilitas penunjang H/W, sistem S/W

dan sebagainya.

6. System S/W Support

a. Pengukuran pengendalian dalam pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan

dari S/W SO, biasanya lebih canggih dan lebih cepat perputarannya dibandingkan

dengan S/W aplikasiDengan ketergantungan yang lebih besar kepada staf teknik

untuk integritas fungsionalnya

b. Pengukuran kendali pengamanan aplikasi individu maupun pengamanan logika

sistem secara menyeluruh (systemwide logical security) 

7. Dokumentasi

a. Integritas dan ketersediaan dokumen operasi, pengembangan aplikasi, user dan S/W

sistem

b. Diantaranya dokumentasi program dan sistem, buku pedoman operasi dan schedule

operasi,

c. Untuk setiap aplikasi sebaiknya tersedia dokumentasi untuk tiap jenjang user.

8. Pelatihan atau Training

a. Adanya penjenjagan berdasarkan kemampuan untuk seluruh lapisan manajemen dan

staf, dalam hal penguasaannya atas aplikasi-aplikasi dan kemampuan teknisnya

b. Serta rencana pelatihan yang berkesinambungan

9. Administrasi

a. Struktur organisasi dan bagannya, rencana strategis, tanggungjawab fungsional, job

description, sejalan dengan metoda job accounting dan/atau charge out yang

digunakan

b. Termasuk didalamnya pengukuran atas proses pengadaan dan persetujuan untuk

semua sumber daya SI.

10. Pengendalian Lingkungan dan Keamanan Fisik

a. Listrik, peyejuk udara, penerang ruangan, pengaturan kelembaban, serta kendali

akses ke sumber daya informasi

b. Pencegahan kebakaran, ketersediaan sumber listrik cadangan,

c. Juga pengendalian dan backup sarana telekomunikasi

11. Operasi

a. Diprogram untuk merespon permintaan/keperluan SO

b. Review atas kelompok SO berdasarkan job schedulling, review yang terus-menerus

terhadap operator, retensi terhadap console log message, dokumentasi untuk

run/restore/backup atas seluruh aplikasi

c. Daftar personel, dan nomor telepon yang harus dihubungi jika muncul masalah SO,

penerapan sistem sift dan rotasi serta pengambilan cuti untuk setiap operator.

12. Telekomunikasi

a. Review terhadap logical and physical access controls

b. Metodologi pengacakan (encryption) terhadap aplikasi electronic data interchange

(EDI)

c. Adanya supervisi yang berkesinambungan terhadap jaringan komputer dan

komitmen untuk ketersediaan jaringan tersebut dan juga redundansi saluran

telekomunikasi.

13. Program Libraries

a. Terdapat pemisahan dan prosedur pengendalian formal untuk application source

code dan compiled production program code dengan yang disimpan di application

test libraries development

b. Terdapat review atas prosedur quality assurance.

14. Application Support

a. Bahwa proses tetap dapat berlangsung walaupun terjadi kegagalan sistem

b. Sejalan dengan kesinambungan proses untuk inisiasi sistem baru, manajemen

c. proyek, proses pengujian yang menyeluruh antara user dan staf SI

d. Adanya review baik formal maupun informal terhadap tingkat kepuasan atas SDLC

yang digunakan.

15. Microcomputer Controls

a. Pembatasan yang ketat dalam pengadaan, pengembangan aplikasi, dokumentasi atas

aplikasi produksi maupun aplikasi dengan misi yang kritis, sekuriti logika, dan fisik

terhadap microcomputer yang dimiliki,

b. Serta pembuatan daftar inventaris atas H/W, S/W, serta legalitas dari S/W untuk

menghindari tuntutan pelanggaran hak cipta.

Forum Manajemen Kontrol Keamanan

Cara untuk mengontrol bahwa sistem informasi sudah terlindungi dengan baik yaitu: 

1. Kontrol administrative
Untuk menjamin bahwa seluruh kerangka kontrol dilaksanakan sepenuhnya.

2. Pembatasan akses terhadap data
Akses terhadap ruangan yang menjadi pusat data dibatasi sesuai dengan wewenang yang telah ditentukan.

3. Kontrol terhadap personel pengoperasi
Dokumen yang berisi prosedur-prosedur harus disediakan dan berisi pedoman-pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan.

4. Kontrol terhadap peralatan
Kontrol terhadap peralatan-peralatan perlu dilakukan secara berkala dengan tujuan agar kegagalan peralatan dapat diminimumkan.

5. Kontrol terhadap penyimpanan arsip
Kontrol ini untuk memastikan bahwa setiap pita magnetic yang digunakan untuk pengarsipan telah diberi label dengan benar dan disimpan dengan tata cara yang sesuai.

6. Kontrol terhadap akses informasi
Ada kemungkinan bahwa seseorang yang tak berhak terhadap suatu informasi berhasil membaca informasi tersebut melalui jaringan (dengan menggunakan teknik sniffer).
Untuk mengantisipasi keadaan seperti ini, alangkah lebih baik sekiranya informasi tersebut dikodekan dalam bentuk yang hanya bisa dibaca oleh yang berhak. Studi tentang cara mengubah suatu informasi ke dalam bentuk yang tak dapat dibaca oleh orang lain dikenal dengan istilah kriptografi.

Ada 3 tipe pengontrol untuk menghasilkan kualitas dan keamanan sistem informasi, kategori dari kontrol ini sebagai berikut:
1. Kontrol sistem informasi
2. Cara pengontrolan
3. Pengontrolan fasilitas fisik

1. Kontrol sistem informasi
Kontrol sistem informasi adalah cara dan perlengkapan atau alat yang mencoba untuk memastikan keakuratan, ketetapan dan tata cara aktivitas sistem informasi pengontrol harus menghasilkan untuk menjamin layaknya data masukan, proses tekniknya, metode dan output informasi.

- Kontrol Input
Input dari sumber dokumen biasa juga dikontrol dengan register di dalam data buku jika mereka menerima data entry personel. Kenyataannya sistem yang digunakan mengakses catatan ketepatan rekaman, semuanya masuk kedalam sistem magnetic tetapi kontrol yang jelas memelihara semua masukan sistem.

- Proses Control
Suatu data dimasukan dengan benar ke dalam sistem komputer, dimana harus diproses dengan baik, proses kontrol menghasilkan untuk identitas kesalahan dalam perhitungan arithmetic dan operasi logika. Mereka juga sudah menjamin bahwa data tidak hilang atau tidak diproses. Proses kontrol bisa juga termasuk kontrol hardware dan kontrol software.

- Kontrol Output
Kontrol output menghasilkan untuk menjamin informasi produk sudah dikoreksi dan ditransmisikan ke pengguna dalam sebuah waktu.

- Kontrol Penyimpanan
Ada 2 cara untuk melindungi data dari kerusakan:
1.mempertanggung jawabkan pengontrolan catatan program komputer dan pengorganisasian database mungkin juga memberikan untuk perpustakaan atau pengaturan database.
2.banyak database dan file terlindungi dari seseorang yang tidak berhak atau kecelakaan dalam penggunaanya dengan program keamanan dan memerlukan pengenalan yang pantas sebelum mereka dapat mengunakannya.

2. Petunjuk control / cara pengontrolan
Petunjuk kontrol adalah metode yang spesifik bagaimana organisasi pelayanan informasi sebaiknya dioperasikan untuk keamanan maksimum. Mereka membantu keakuratan perawatan dalam organisasi serta kebenaran operasi tersebut dan sistem aktivitas pengembangan.

- Pemisahan Kewajiban
Pemisahan kewajiban merupakan prinsip dasar dari tata cara pengontrolan yang memerlukan kewajiban dari pengembangan sistem operasi computer dan pengontrolan data serta file program memberikan salinan groups.

- Petunjuk Standard An Dokumentasi/Penyimpanan
Cara standar adalah penghasil yang khas dan perawatan manual dan membangun petunjuk pertolongan software. Dan dokumentasi juga tidak terhingga nilainya didalam perawatan sistem yang dibutuhkan dalam memperbaiki sistem yang telah dibuat.

- Syarat Hak
Syarat hak merupakan mengulang untuk tujuan proyek sistem penghasil, mengubah program yang merupakan permasalahan yang berulang-ulang untuk peninjauan resmi sebelum hak diberikan.

3. Pengontrolan fasilitas fisik
Pengontrol fasilitas atau pemeriksaan fisik adalah cara melindungi bodi dari kehilangan atau kerusakan. Pusat computer adalah bagian utama yang harus dilindungi dari resiko kecelakaan, kerusakan secara alami, sabotase dan lain-lain.

- Kontrol Pelindung Bodi
Bagian keamanan maksimum dan pelindung kerusakan untuk sebuah instalasi computer memerlukan beberapa tipe kontrol. Beberapa komputer inti dilindungi dari kerusakan menggunakan bagian pelindung seperti pendeteksi api dan sistem pengeluar api.

- Kontrol Telekomunikasi 
Proses telekomunikasi dan kontrol software dimulai dari sebuah peraturan dalam aktivitas kontrol data komunikasi dalam penambahan data bias di transmisikan dalam ‘scramble’ bentuk ‘ unscrambled’ dengan hanya sistem komputer untuk hak penggunanya. Metode kontrol lainnya digunakan penggunanya seperti penghubung otomatis.

- Pengontrol Kesalahan Komputer 
Departemen pelayanan informasi khasnya mengambil langkah untuk mencegah kesalahan pelengkapan dan meminimkan efek kerusakan.

- Asuransi
Asuransi cukup memberikan jaminan untuk perlindungan komputer menggunakan perusahaan. Kerugian dapat dikokohkan dalam kejadian dari kecelakaan, malapetaka, penipuan dan resiko lainnya.

Penerapan E-Government di Kota Bogor

Pengembangan e-government untuk sarana penyelenggaran fungsi pemerintahanan dan layanan publik artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi informasi dan komunikasi. Dalam arti melakukan transformasi sistem proses kerja secara manual ke sistem yang berbasis elektronik. Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk keperluan proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu diubah dan disesuaikan untuk memungkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal. Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformasi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus mengunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan sistem elektronik. Dalam pengembangan e-government diperlukan arsitektur dan kerangka pengembangan yang jelas agar hasilnya juga maksimal.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasiskan elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Dalam pembangunan, pengembangan dan penerapan teknologi informasi di Pemerintah Kota Bogor didasarkan pada beberapa asas-asas berikut ini:

• Asas Keterpaduan / Sinergi.

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus mampu mengintegrasikan semua informasi yang tersedia di pemerintahan daerah secara efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pembakuan data dan informasi yang dibutuhkan antar instansi sangat diperlukan untuk dapat memenuhi asas keterpaduan ini.

• Asas Peningkatan Kualitas SDM.

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus diupayakan untuk dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM lokal, baik secara internal yaitu dilingkungan pegawai pemerintah daerah ataupun secara eksternal dilingkungan masyarakat lokal.

• Asas Manfaat / Dayaguna.

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus diupayakan untuk lebih efisien dan ekonomis serta berdayaguna tinggi. Sistem harus mampu untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan secara cepat, akurat dan tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

• Asas Keamanan Dan Kehandalan.

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus dijamin kehandalannya sehingga mampu untuk selalu siap pakai sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan, serta terjamin tingkat keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan hukum dan perundang- undangan yang berlaku.

• Asas Legalitas.

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus taat hukum, dalam hal ini harus menghormati hak-hak kekayaan intelektual (HaKI), copyright serta hak-hak lain yang diakui secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

• Asas Kesetaraan Hak Akses.

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus mampu menjamin dan menyediakan kesetaraan hak akses terhadap informasi pemerintahan yang bersifat terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk sedapat mungkin menghindarkan timbulnya kesenjangan digital pada daerah-daerah atau masyarakat tertentu.

• Asas Fleksibilitas.

Pembangunan dan penerapan teknologi informasi harus dilakukan secara modular dan

berkelanjutan (incremental development) untuk menjamin tingkat fleksibilitas sistem terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung baik di internal pemerintahan ataupun perubahan eksternal.

• Asas Open System

Open Source dan Legal software. Pembangunan dan penerapan teknologi informasi dilakukan dengan menggunakan standard open system, sehingga memungkinkan untuk memadukan antar beberapa teknologi yang tersedia saat ini secara lebih efisien. Pemerintah daerah juga didorong untuk sedapat mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi open source sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensi, nilai ekonomis pada investasi, dan menghindari ketergantungan absolute pada salah satu pihak serta mendukung gerakan IGOS (Indonesia, Go Open Source). Jika akan menggunakan aplikasi proprietary, maka harus mempertimbangkan aspek legalitas-nya.

Konsep Penerapan

Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-government pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur.

Kerangka arsitektur itu terdiri dari empat lapis struktur, yakni:

1. Akses --- yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik.

2. Portal Pelayanan Publik --- yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dukumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.

3. Organisasi Pengelolaan & Pengolahan Informasi --- yaitu organisasi pendukung (back-office ) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.

4. Infrastruktur dan aplikasi dasar --- yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. baik antar back-office, antar Portal Pelayanan Publik dengan back-office, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan terpercaya.

Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemapanan peraturan dan perundang-undangan.

Agar pelaksanaan kebijakan pengembangan e-government dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan yang diperlukan harus konsisten dan saling mendukung. Oleh karena itu perumusannya perlu mengacu pada kerangka yang utuh, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembentukan pelayanan publik dan penguatan jaringan pengelolaan dan pengolahan informasi yang andal dan terpercaya.

Pengembangan e-government memiliki lingkup kegiatan yang luas dan memerlukan investasi dan pembiayaan yang besar.

Sumber : http://kominfo.kotabogor.go.id/asset/file/sop/penerapan-tik-2014-2018.pdf

Java Community Process

Java adalah suatu bahasa pemrograman untuk membuat suatu aplikasi yang dipakai oleh berbagai programmer, pasti sudah tak asing lagi bagi dunia teknologi informasi yang banyak menggunkan bahasa pemrograman ini, dikarenakan karena berbagai keunggulan dan kelebihan. contoh keunggulannya adalah ava sangat fleksibel karena mendukung konsep multi platform dan yang terpenting Java bersifat open source (dikeluarkan oleh Sun Microsystems) sehingga dari waktu ke waktu bahasa Java dapat dikembangkan dengan sangat cepat melalui umpan balik yang diberikan oleh para user.

JCP kepanjangan dari Java Community Process, JCP (Java Community Process)

didirikan pada tahun 1998, merupakan sebuah proses formal yang memungkinkan pihak-pihak yang tertarik untuk terlibat dalam definisi versi dan fitur dari platform Java.

ini adalah sekilas pengertian dari JCP.

JCP juga  melibatkan penggunaan Spesifikasi Jawa Permintaan (JSRs). dokumen formal yang menggambarkan spesifikasi dan teknologi yang diusulkan untuk menambah platform Java. Publik formal review dari JSRs akan muncul sebelum JSR final dan Komite Eksekutif JCP suara di atasnya. JSR terakhir yang menyediakan implementasi referensi yang merupakan implementasi bebas teknologi dalam bentuk kode sumber dan Teknologi Kompatibilitas Kit untuk memverifikasi spesifikasi API.

Sebuah JSR menggambarkan JCP itu sendiri. Seperti tahun 2009, JSR 215 menggambarkan versi sekarang (2.7) dari JCP.

Sebagai sebuah platform, JAVA terdiri atas 2 bagian utama, yaitu :

1. Java Virtual Machine (JVM)

Java Virtual Machine adalah sebuah spesifikasi untuk sebuah komputer abstrak. JVM terdiri dari sebuah kelas pemanggil dan sebuah interpreter Java yang mengeksekusi kode arsitektur netral. Kelas pemanggil memanggil file API untuk dieksekusi oleh interpreter Java. Dengan kata lain JVM adalah sebagai perantara antara program yang akan dijalankan dan sistem operasi yang sedang digunakan. 

2. Java Application Programming Interface (JAVA API)

Java API merupakan komponen-komponen dan kelas JAVA yang sudah jadi, yang memiliki berbagai kemampuan. Kemampuan untuk menangani objek, string, angka, dsb.  Java API terdiri dari tiga bagian utama:

• Java Standard Edition (SE), sebuah standar API untuk merancang aplikasi desktop dan applets dengan bahasa dasar yang mendukung grafis, keamanan, konektivitas basis data dan jaringan.
• Java Enterprose Edition (EE), sebuah inisiatif API untuk merancang aplikasi serverdengan mendukung untuk basis data.
• Java Macro Edition (ME), sebuah API untuk merancang aplikasi yang jalan pada alat kecil seperti telepon genggam, komputer genggam dan pager.

Pada saat ini teknologi java semakin berkembang, Sun Microsystem memperkenalkan Java versi 1.2 atau lebih dikenal dengan nama Java 2 yang terdiri atas JDK dan JRE versi 1.2. Pada Java 2 ini, java dibagi menjadi 3 kategori:

• Java 2 Standart Edition (J2SE)

Kategori ini digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi Java pada level PC (Personal Computer)

• Java 2 Enterprise Edition (J2EE)

Kategori ini digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi Java pada lingkungan entriprise dengan menambahkan fungsionalitas-fungsionalitas java semacam EJB (Enterprise Java Bean), Java CORBA, Servlet dan JSP serta Java XML (Extensible Markup Language)

• Java 2 Micro Edition (J2ME)

Kategori ini digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan aplikasi-aplikasi java pada handled devices atau perangkat-perangkat semacam handphone, Palm,PDA, dan Pocket PC. J2ME dirancang untuk dapat menjalankan program Java pada perangkat-perangkat semacam handphone dan PDA, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan sebuah komputer biasa, misalnya kecilnya jumlah memori pada handphone dan PDA. J2ME terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut Java Virtual Machine (JVM) dan Java API (Application Programming Interface) serta Tools lain untuk pengembangan aplikasi Java semacam emulator Java Phone dan emulator Motorolla. Dalam J2ME dibagi menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah configuration dan profile.

PROSES KOMUNITAS JAVA (JAVA COMMUNITY PROCESS (JCP)

Setelah pembahasan mengenai jenis platform dan perkembangan yang ada pada JAVA. sekarang saya akan memcoba memberikan informasi tentang siapa yang mengembangkan kedua platform JAVA tersebut.

Platform yang ada pada JAVA dikembangkan oleh yang namanya Java Community Process (JCP). JCP didirikan pada tahun 1998, merupakan suatu proses formal yang memungkinkan pihak-pihak yang tertarik untuk terlibat dalam mengembangkan versi dan fitur dari platform JAVA tersebut. Di dalam JCP  terdapat yang namanya Java Specification Request’s atau JSRs. JSRs adalah kumpulan dokumen formal yang menggambarkan spesifikasi dan teknologi yang diusulkan oleh orang-orang yang terlibat dalam JCP untuk melakukan penambahan fitur-fitur yang terdapat pada platform JAVA tersebut.

Pada Spesifikasi untuk J2SE, J2EE dan J2ME perkembangannya dibawah pengawasan Java Community Process (JCP). Spesifikasi yang dihasilkan adalah Java Specification Request (JSR). JCP terdiri dari para ahli dari berbagai perusahaan yang tergabung untuk membentuk Spesification. JSR ini melalui beberapa tahap pada JCP sebelum selesai. 

Nama :  Ayu Vidya Manggiasih

NPM   :  11111337

Sumber : www.jcp.org , http://arillulsyahibrahim.blogspot.com/2013/01/java-community-process-jcp.html

Pretest Manajemen Kontrol Keamanan

Pertanyaan :

Untuk mengamankan suatu Sistem Informasi menurut anda apa saja yang perlu dilindungi?

Jawaban :

Aset Sistem Informasi yang harus di lindungi melalui sistem keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Aset Fisik, meliputi :

a. Personnel

b. Hardware (termasuk media penyimpanan, dan periperalnya)

c. Fasilitas

d. Dokumentasi dan

e. Supplies

2. Aset Logika

a. Data / Informasi dan

b. Sofware (Sistem dan Aplikasi)

Postest Manajemen Kontrol Keamanan

Pertanyaan :

Aset Sistem Informasi harus dilindungi melalui sistem keamanan yang baik. Sebut dan jelaskan langkah-langkah utama pelaksanaan program keamanan tsb.

Jawaban :

Langkah-langkah utama pelaksanaan Program keamanan yaitu :

1.     Persiapan Rencana Pekerjaan (Preparation of a Project Plan)

Perencanaan proyek untuk tinjaun kemanan mengikuti item sbb :

a. Tujuan Review

b. Ruang Lingkup (Scope) Review

c. Tugas yang harus dipenuhi

d. Organisasi dari Tim Proyek

e. Sumber Anggaran (Pendanaan) dan

f. Jadwal untuk Menyelesaikan Tugas

2.    Identifikasi Kekayaan (Identification of asset)

Katagori asset :

a. Personnel (end users, analyst, programmers, operators, clerks, Guards)

b. Hardware (Mainfarme, minicomputer, microcomputer, disk, printer,

              communication lines, concentrator, terminal)

c. Fasilitas (Furniture, office space, computer rrom, tape storage rack)

d. Dokumentasi (System and program doc.,database doc.,standards plans,

    insurance policies, contracts)

e. Persediaan (Negotiable instrument, preprinted forms, paper, tapes,            

    cassettes)

f. Data/Informasi (Master files, transaction files, archival files)

g. Software Aplikasi (Debtors, creditors, payroll, bill-of-materials, sales,   

    inventory)

h. Sistem Software (Compilers, utilities, DBMS, OS, Communication

    Software, Spreadsheets)

3.    Penilaian Kekayaan (Valuation of asset)

Langkah ke tiga adalah penilaian kekayaan, yang merupakan langkah paling sulit. Parker (1981) menggambarkan ketergantungan penilaian pada siapa yang ditanya untuk memberikan penilaian, cara penilaian atas kekayaan yang hilang (lost), waktu periode untuk perhitungan atas hilangnya kekayaan, dan umur asset.

4.    Identifikasi Ancaman-ancaman (Threats Identification)

Sumber ancaman External :

1. Nature / Acts of God

2. H/W Suppliers

3. S/W Suppliers

4. Contractors

5. Other Resource Suppliers

6. Competitors (sabotage, espionage, lawsuits, financial distress through

fair or unfair competition)

7. Debt and Equity Holders

8. Unions (strikes, sabotage,harassment)

9. Governmnets

10. Environmentalist (Harassment (gangguan), unfavorable publicity)

11. Criminals/hackers (theft, sabotage, espionage, extortion)

Sumber ancaman Internal :

1. Management, contoh kesalahan dalam penyediaan sumber daya, perencanaan dan control yang tidak cukup.

2. Employee, contoh Errors, Theft (pencurian), Fraud (penipuan), sabotase, extortion (pemerasan), improper use of service (penggunaan layanan yg tidak sah)

3. Unreliable system, contoh Kesalahan H/W, kesalahan S/W, kesalahan fasilitas.

5.    Penilaian Kemungkinan Ancaman (Threats LikeIihood Assessment)

Contoh, perusahaan asuransi dapat menyediakan informasi tentang kemungkinan terjadinya kebakaran api dalam satu waktu periode tertentu.

6.    Analisis Ekspose (Exposures analysis)

Tahap analisis ekspose terdiri dari 4 tugas yaitu :

1. Identification of the controls in place

2. Assessment of the reliability of the controls in place

3. Evaluation of the likelihood that a threat incident will be successful

4. Assess the resulting loss if the threat is successful

7.    Adjust Controls

8.    Prepare Security Report